Tawaran Solusi Mengejar Ketertinggalan
Kini Sumbar Jauh Tertinggal, Ini Tawaran Solusi
JERNIHNEWS.COM-Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) pada berbagai bidang sejak beberapa tahun terakhir tertinggal dibandingkan dengan daerah lain. Bahkan pada sektor pendidikan juga tertinggal. Padahal selama ini Sumbar dikenal sumber daya manusia (SDM)-nya bagus. Di sektor perekonomian dan investasi juga mengalami kemunduran.
Hal itu terkuak pada kegiatan silaturahmi pimpinan DPRD Sumbar dengan tokoh-tokoh perantau Minang, Selasa (24/05/2022) di Hotel Balairung Jakarta dilanjutkan dengan diskusi yang dipandu Prof. Dr Werry Darta Taifur, SE, MA. Topik diskusi memperkuat dan mempercepat pembangunan Sumbar. Sebelum diskusi dilaksanakan, Ketua DPRD Sumbar Supardi dan Gubernur Mahyeldi memaparkan kondisi pembangunan dari perspektif masing-masing. Berikut ini rangkuman diskusi yang disunting kembali oleh jernihnews.com.
Ketua DPRD Sumbar Supardi menyampaikan bahwa kondisi pembangunan sosial ekonomi Sumbar mengalami degradasi dalam dua dekade terakhir dan saat ini semakin memprihatinkan dengan mengemukakan beberapa fakta yang tidak dapat dipungkiri.
Pertama, pembangunan infrastruktur banyak yang terbengkalai, seperti jalan tol, jalan penghubung kabupaten, jalan pelabuhan yang terdapat di Kabupaten Pasaman Barat dan infrastruktur lainnya. Kinerja ekonomi makro yang belum mengembirakan selama selama kuartal I tahun 2022 yang ditunjukan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang hanya sebesar 3,64 % sementara laju pertumbuhan ekonomi nasional telah mencapai 5,09 %.
Supardi menambahkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Sumbar pada kuartal I tahun 2022 hanya sebesar 1,31 % dibandingkan dengan kuartal IV tahun 2021. Capaian ini masih rendah dari target RPJMD Provinsi Sumbar 2021-2026 yang mematok target sebesar 3, 40 % untuk tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi yang belum mengembirakan ini menurut Supardi tidak akan mencukupi untuk menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan ekonomi Sumbar yang lainnya seperti menurunkan tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan asli daerah, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan lainnya.
Kedua, ranking daya saing pendidikan Provinsi Sumbar berada pada ranking terbawah. Ketiga, daya saing daerah juga termasuk rendah dengan merujuk hasil penelitian National University of Singapore, sehingga Sumbar tidak menjadi tujuan utama untuk investasi swasta.
Keempat, kapasitas fiskal Provinsi Sumbar yang bergerak antara Rp6-7 triliun dan kondisi ini tidak memungkinkan Pemprov Sumbar menjadi penyertaan modal mayoritas pada tahun 2023. Banyak lagi persoalan yang disampaikan Ketua DPRD Provinsi Sumbar.
Selanjutnya Gubernur Sumbar menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan selama pemerintahannya dan keberhasil-keberhasilan yang telah dicapai seperti peningkatkan IPM, penurunan kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi dan lainnya.
Dari pengatar diskusi yang Ketua DPRD dan Gubernur Provinsi Sumbar muncul beberapa pandangan dan pendapat dari peserta diskusi untuk mengembalikan posisi Sumbar agar tidak terjadi penurunan laju pembangunan dalam berbagai bidang dan kinerja ekonomi. Dari pendapat dan pandangan yang disampaikan oleh peserta diskusi dapat dirangkum sebagai berikut:
- Persoalan pembangungan dan berbagai masalah yang dihadapi Sumbar akan semakin cepat teratasi apabila terjadi sinergi, koordinasi dan kerjasama antara daerah yang terdapat di Sumatera Barat. Menurut para peserta diskusi yang disampaikan Irjen Pol Syafrizal Akhiar, , Irjend Pol (Purn) Drs H. Dasrul Lamsudin dan Dr. H. Gamawan Fauzi, SH, MH. Menurut ketiga perantau Minang, ketiga aspek ini sangat terabaikan dan terganggu saat ini. Dengan tegas Gamawan Fauzi menyampaikan bahwa tidak mungkin rencana dan target yang diinginkan Gubernur akan terwujud, kalau daerah-daerah tidak mendukungnya. Oleh sebab itu menurut Gamawan, Gubernur sesuai dengan kewenangan yang diberikan peraturan yang berlaku berhak dan mempunyai kewenangan untuk menegur Bupati dan Kepala Daerah yang tidak taat dengan apa yang digariskan oleh provinsi dan gunakanlah kewenangan tersebut agar pembangunan berjalan sinergi dan terkoordinasi. Seandainya masih terdapat Bupati dan Walikota yang masih berbeda pandangan dengan Gubernur tentang sinergi, koordinasi alur hubungan Bupati dan Walikota, Gamawan Fauzi di hadapan Gubernur Sumbar dengan tegas menyatakan bersedia untuk melakukan pertemuan dan bertukar pikiran dengan 19 kepala daerah yang terdapat di Sumatera Barat untuk mewujudkan singergitas dan koordinasi yang lebih baik di masa mendatang.
- Sehubungan dengan keterbatasan kemampuan fiskal daerah, peserta diskusi menyarankan agar melakukan efisiensi dan menggali sumber-sumber penerimaan lain melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Namun efisiensi harus memjadi perhatian untuk diubah dalam waktu dekat. Salah satu yang dapat dilakukan adalah merampingkan organisasi daerah.Sudah jelas kemampuan fiskal rendah, kenapa jumlah OPD sama dengan daerah yang mempunyai kemampuan fiskal tinggi.
- Menurut peserta diskusi, sudah lama kita menyadari bahwa sumber pertumbuhan ekonomi tidak banyak, karena keterbatasan sumber daya alam dan tidak sebagai pilihan lokasi untuk industri besar, kita sudah hampir sepakat semuanya bahwa kita akan memajukan sektor pariwisata sebagai motor pengerak ekonomi, memajukan pendidikan dan kesehatan. Namun peserta diskusi memberi pandangan bahwa sektor pariwisata Sumbar tidak akan mengalami kemajuan pesat seandainya masalah akses, termasuk jalan tol, prilaku masyarakat yang belum mendukung kemajuan pariwisata dan masalah koordinasi antar daerah dalam pengembangan pariwisata belum terselesaikan. Upaya-upaya yang dilakukan saat ini masih belum memadai untuk mengimbangi perkembangan pariwisata di daerah lain.
- Peserta diskusi menyampaikan rasa prihatin yang mendalam tentang turunnya ranking daya saing Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Kalau mutu Pendidikan Sumbar mengalami penurunan hal ini sudah pertanda lampu merah untuk kemajuan Sumbar di masa mendatang. Seandainya ini memang terjadi, Sumbar sudah kehilangan apa yang menjadi kebanggaannya. Keprihatian ini disampaikan H.Bachtiar Chamsyah SE. Agar penurunan ini tidak berlanjut, meminta Gubernur untuk fokus membenahi kualitas pendidikan Sumbar , mamajukan konsep-konsep sekolah unggul, mengatasi hambatan keterbatasan guru dan lain-lainnya.
- Pemerintah Provinsi Sumbar harus memahami betul apa yang terjadi di pusat, terutama dalam memahami APBN yang semakin berat. Dari struktur APBN sekarang tercermin bahwa dana yang akan dialirkan ke daerah akan semakin sulit dan semakin kecil proporsi dalam struktur APBD. Artinya kesempatan daerah untuk mendapat bantuan-bantuan atau proyek-proyek strategis nasional di daerah juga akan berkurang. Oleh sebab itu, peserta disksusi mengharapkan agar proyek-proyek strategis nasional yang di Sumatera Barat tidak gagal. Karena kalau gagal penambahan pembangunan daerah dari dana pusat akan sulit terwujud.(jnc)
Komentar